Mengingatkan Kembali “Utang Politik’ Prof Andalan

Mengingatkan Kembali "Utang Politik’ Prof Andalan
Musaddaq/Direktur KOPEL Sulsel

Tak terasa kepemimpinan Prof Andalan (Prof. Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 memasuki bulan keempat atau berada di penghujung akhir tahun 2018.

Pemerintahan yang mengusung visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”, dengan 5 misi yakni:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan


Dari misi tersebut, pasangan yang berakronim PROF ANDALAN ini menerjemahkan ke dalam 5 Program Nyata yakni:

1.Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komiditas Sulsel
2.Pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil
3.Rumah sakit regional di 6 wilayah dan ambulans siaga
4.Birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani
5.Destinasi wisata andalan berkualitas internasional

Visi dan Misi yang merupakan penerjemahan janji politik akan menjadi dokumen RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman pembangunan 5 tahunan. Tentu janji-janji politik diatas akan dinanti realisasinya oleh 8,7 juta jiwa penduduk Sulawesi Selatan.

Apakah akan memberi dampak perubahan bagi kehidupan masyarakat atau justru mengalami keunduran pembangunan tentu ini akan menjadi catatan kritis bagi masyarakat. Warga Sulawesi Selatan tidak boleh berpangku tangan untuk hanya sekedar meramaikan pesta demokrasi lima tahunan untuk mendudukkan para kandidat meraih kekuasaan dengan meninggalkan substansi pergantian kepemimpinan melalui pencoblosan di bilik suara. Utang politik ini harus dipertanggungjawabkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna di DPRD pada tanggal 29 November 2018 senilai Rp9,8 triliun. Anggaran yang cukup fantastis ini sekaligus akan menjadi batu uji bagi Prof Andalan, apakah anggaran sebagai instrumen pembangunan akan tepat sasaran atau tidak dalam menjawab janji politik. Tentu semua akan tergantung dari komitmen dari Gubernur.

Dari catatan KOPEL Sulsel, pemerintahan sebelumnya masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesikan terkait kondisi makro pembangunan Sulawesi Selatan yang menjadi pekerjaan rumah Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman diantaranya :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 6 tahun (2011-2017) trendnya bergerak secara fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar 8,87 %, namun tahun selanjutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2013 hingga 2015 secara berturut-turut mengalami penurunan, tahun 2013 (7,62%), tahun 2014 (7,54) dan tahun 2015 (7,19). Pada tahun 2016, mengalami peningkatan menjadi 7,42% akan tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 7,23%.

Baca Juga :  Belum Disahkan, Ternyata Narasi Ranperda Perlindungan Anak Makassar Ngambang
Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan bergerak secara fluktuatif, namun dalam enam tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus pada tahun 2017 menempatkan Sulsel berada pada peringkat kedua pertumbuhan ekonomi secara nasional.

2. Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2012-2017 bergerak secara secara fluktuatif. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2013 yakni 10,32% (863,23), tahun 2014 menurun hingga 9,54% (806,35), tahun 2015 kembali meningkat mencapai 10,12% (864,51), pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 9,24% (796,81) dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 9,48% (825,97).

Persentase penduduk Miskin Tertinggi yaitu di Kabupaten Pangkep (16,22%) posisinya di atas rata-rata Provinsi dan Nasional, sedang Terendah di Kota Makassar (4,59%), posisinya dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional.

3. Pengangguran Terbuka

Dalam setahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik dari 4,80% (Agustus 2016) menjadi 5,61% (Agustus 2017) dan jumlah penganggur bertambah sebanyak 28 ribu orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Terendah di Kabupaten Enrekang (1,87%), posisinya dibawah rata-rata Provinsi sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi yaitu di Kota Palopo (10,96%) dan Kota Makassar (19,59%), posisinya diatas rata-rata Provinsi.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah dari pada angka IPM Nasional dalam kurun waktu 2011-2017, namun peningkatan IPM Sulawesi Selatan mengalami trend positif. Tahun 2011 (66,65), tahun 2012 (67,26), tahun 2013 (67,92), tahun 2014 (68,49), tahun 2015 (69,15), tahun 2016 (69,76) dan tahun 2017 (70,34).

Namun secara nasional, IPM Sulawesi Selatantahun 2017 berada pada urutan ke-14 diatas Jawa Timur yang berada pada peringkat ke-15 dengan nilai 70,27 dan Provinsi Jambi yang berada diperingkat ke 16 dengan nilai 69,99. Nilai IPM Sulawesi Selatan masih sangat jauh dari peringkat pertama DKI Jakarta dengan nilai 80,06.

Baca Juga :  Sinergi adalah Kunci Refleksi HUT Sulsel ke–349
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Kab/kota di Sulawesi Selatan tahun 2017 secara spasial IPM terendah yakni Kabupaten Jeneponto dengan nilai 62,67, selanjutnya Kabupaten Barru dengan nilai 64,16 dan Kabupaten Selayar dengan nilai 65,39.Sedangkan IPM tertinggi di Kota Makassar yakni 81,13.

Dimensi indikator IPM Sulawesi Selatan tahun 2017 berdasarkan komponen yakni Angka Harapan Hidup (AHH) 69,84 atau berada dibawah nilai nasional 71,06, harapan lama sekolah (AHS) 13,28 berada diatas nilai nasional, komponen Rata-rata Lama Sekolah 7,95 berada dibawah nilai nasional 8,10 dan komponen Pengeluaran Perkapita Disesuaikan 10,489 juga berada dibawah nasional 10,664.

5. Gini Ratio

Gini ratio adalah alat ukur untuk menilai ketimpangan pengeluaaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada di antara 0 dan 1,Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan. Gini ratio Sulawesi Selatan pada periode Maret 2011-2017 trendnya bergerak secara fluktuatif. Tahun 2017 menunjukkan trend lebih baik dari tahun 2016 yakni 0,426 (Maret 2016) dan 0,407 (Maret 2017).

Namun pada periode September 2011-2017 juga mengalami trens yang fluktuatif. Gini ratio tertinggi pada bulan September 2014 (0,448) kemudian turun pada September 2015 (0,404) namun pada September 2017 kembali mengalami kenaikan 0,429 dan gini ratio pada bulan Maret 2018 (0,397). Namun angka ketimpangan Sulsel masih di atas ketimpangan nasional.

Sementara gini ratio berdasarkan posisi relatif Kab/kota tahun 2017, tiga Kab/kota dengan posisi tertinggi yakni Kabupaten Bantaeng yakni 0,422 kemudian Kabupaten Toraja Utara 0,411 dan Kabupaten Luwu Timur 0,411. Sementara terendah Kabupaten Pinrang 0,309.

Secara nasional, posisi gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data statistik bulan Maret 2018 masuk dalam 10 besar dengan gini ratio tertinggi. Masing-masing provinsi tersebut yang paling tertinggi yakni DI Yogyakarta dengan Gini rasio sebesar 0,441.

Di urutan kedua Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Gini ratio sebesar 0,409, urutan ketiga Jawa Barat 0,407, urutan keempat Gorontalo 0,403, urutan kelima Sulsel 0,397, DKI Jakarta 0,394, Sulut 0,394, Papua Barat 0,394.

Penulis: Musaddaq/Direktur KOPEL Sulsel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *